Rudiyanto: Harapan Masyarakat Harus Dibuktikan

”Saya memang kehilangan kebebasan. Tapi saya menemukan tempat yang lebih pas untuk mengabdi kepada masyarakat’’

Lebih setahun terakhir, Andi Rudiyanto Asapa tidak lagi bisa ditemukan berada di ruang-ruang sidang pengadilan, membela masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sejak Juli 2003, dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pengacara, profesi yang sudah digelutinya selepas dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), 1982.

Kini, keseharian mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar (1985-1998) dan Majelis Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan HAM Pusat ini harus mengenakan pakaian seragam dinas bupatinya, lengkap dengan atribut pejabat pemerintah daerah.

Rudiyanto dipercaya menjadi bupati Sinjai, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang terletak sekitar 200 km dari kota Makassar, setelah hampir separuh hidupnya diabdikan untuk menegakkan hukum. Maklum, pria bertubuh jangkung ini dikenal sebagai pengacara yang kerap memperjuangkan hak-hak asasi manusia dari kalangan pinggiran.

Pengalaman ini pula yang banyak mewarnai kebijakankebijakannya sebagai kepala pemerintahan daerah.’’Saya kehilangan kebebasan seperti dulu. Tapi di sini saya juga menemukan tempat yang pas untuk mengabdi lebih luas pada masyarakat desa,’’ kata pria yang akrab disapa Pak Rudi ini.

Semula, ayah dua anak – Andi Debby Yudhista Asapa (23 tahun) dan Andi Seto Gadhista Asapa (21 tahun) buah perkawinannya dengan Hj dr Felicitas R Asapa — ini mengaku selalu berusaha mencoba mengelak ketika banyak orang mengusung dan mencalonkannya dalam pemilihan bupati. Pasalnya, Rudiyanto dianggap salah seorang putra berasal dari daerah itu yang dinilai memiliki integritas cukup tinggi di bidang penegakan hukum.

Meski sepanjang 47 tahun usianya lebih banyak dihabiskan di Makassar, namun ayahnya, Andi Abdullah Asapa, merupakan salah seorang bangsawasan di Sinjai yang juga dikenal luas masyarakat. Proses pemilihan berlangsung, dia pun dinyatakan terpilih.

Di pemerintahan, pria kelahiran Gorontalo, 26 Mei 1957 ini menemukan lahan pengabdian yang baru. Dia banyak membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat marginal, masyarakat lapisan bawah yang sudah diakrabinya semasa jadi pengacara dan aktif di Lembaga Swadya Masyarakat (LSM). Program pemerintahan dirampingkan, siswa dibebaskan dari beban biaya pendidikan. Masyarakat pun tak perlu merogoh kocek untuk menebus biaya berobat di rumah sakit.

Rudiyanto, agaknya, bukan bupati pertama di Indonesia yang menerapkan pendidikan gratis bagi anak didik di daerahnya. Langkah serupa sudah diterapkan oleh bupati Jembrana, Provinsi Bali. Meski Sinjai dan Jembrana sama-sama daerah dengan Penghasilan Asli Daerah (PAD) tidak terlalu besar, tapi Rudiyanto, boleh jadi, melangkah lebih jauh.

Dia juga menyisihkan anggaran untuk memberi honor lebih 6.000 guru mengaji dan tidak kurang dari 645 iman masjid. Setiap Jumat keliling ke masjid-masjid, merekam aspirasi masyarakat. ’’Setelah saya shalat, saya dialog, merekam apa yang jadi persoalan masyarakat. Itu yang saya lakukan. Saya lebih senang jalan ke desa dari pada tinggal di kantor,’’ tuturnya di Jakarta beberapa waktu lalu. Apa yang mendasari pemberian honor kepada guru mengaji dan imam masjid?

Selama ini imam masjid dan guru mengaji tenaga sukarela. Hanya panggilan nurani. Mereka tidak dapat apa-apa. Kita pikir, ini perlu diperhatikan. Karena ini kan basic. Basic awal dari seorang anak. Kalau basic-nya sudah keliru dari awal, maka yakin ke depan (tidak benar). Kita coba berikan perhatian. Itu sebagai motivasi bagi dia. Bukan cuma sekadar mengajar anak-anak membaca atau menghafal alquran, tapi ada pengembanganpengembangan dari metode pengajarannya.

Kalau imam masjid, selama ini kan sumbernya hanya dari celengan. Sebagai pemerintah daerah, kita harus berpikir lain. Bagaimana imam masjid — yang selama ini menjadi tempat masyarakat bertanya – bisa dihargai kalau kesejahteraannya tergantung orang lain? Ini kan persoalan tersendiri. Itulah yang menjadi motivasi sehingga kita memberikan insentif. Dengan begitu, diharapkan kharismanya bisa meningkat.

Ada berapa guru mengaji yang diberikan honor?

Masjid yang saya resmikan terakhir 645, jadi 645 imam. Guru ngaji sekitar 6.000. Di tiap desa malah ada 5 – 6 orang. Sementara ini diberikan Rp 50 ribu perbulan/orang.

Dari mana dananya?

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Kalau APBD sedikit?

Kita mencoba bagaimana memenej. Saya pikir bukan soal sedikit banyaknya. Bagaimana kemampuan memenej dan mengatur, juga ada itikat untuk memberikan perhatian kepada masyarakat. Biar banyak kalau tidak mampu dimenej, mubasir juga. Bagaimana kita memenej sehingga bisa ditemukan kelebihan anggaran.

Tidak dengan menambal kebocoran?

Tidak. Tidak seperti itu modelnya. Pola yang saya perhatikan agak berbeda dengan daerah lain. Dan ini baru pertama kali di Indonesia. Kalau sebelumnya, hampir semua daerah, APBD ditetapkan dulu baru program-program. Saya tidak. Sebelum APBD kita bahas dalam bentuk RAPBD, semua program dinas/ unit kerja kita bahas dulu. Dari hasil itu kita bisa lihat, ternyata bisa saving. Ada dana-dana yang seharusnya tidak perlu keluar dalam bentuk proyek atau kegiatan dan harus dibiayai di luar anggaran rutin, keluar jadi anggaran rutin. Ini yang kita pangkas semua.

Jadi program diarahkan supaya realistis?

Ya, realistis, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selama ini kan ada kegiatan yang memang sudah tugasnya tapi dijadikan kegiatan sehingga muncul di APBD sebagai suatu proyek. Itu tumpang tindih. Sudah dapat gaji yang memang harus dia kerjakan, tapi dijadikan proyek. Itu yang pertama. Kedua, banyak program dinas dan instansi yang tumpang tindih satu sama lain. Itu kita pangkas semua. Ketiga, banyak kegiatan yang sifatnya akal-akalan. Misalnya, satu model pelatihan, dipecah menjadi 10 model pelatihan. Bayangkan kalau 1 pelatihan anggarannya sampai Rp 400 juta, dipecah menjadi 10 dengan kalimat yang berbeda-beda, kan Rp 4 miliar. Saya lihat, apa substansinya. Ternyata hampir sama, bedanya cuma bahasa.

Rudiyanto, boleh jadi, satu-satunya bupati di Indonesia yang senantiasa melakukan rapat koordinasi secara terbuka, sebagaimana laiknya sidang-sidang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Masyarakat bisa mendengar pembicaraan rapat, mendengar program dan arah kebijakan masing-masing dinas. Rapat tersebut disiarakan langsung melalui Radio Suara Bersatu, stasiun radio yang ada di daerah itu.

Ide rapat live di radio ini menurutnya karena ia ingin, masyarakat tahu apa yang dibicarakan, masyarakat tahu apa yang saya bilang. Saya tanya pengurus radio, ’’Ini bisa didengar sampai di mana?’’ Dia bilang, ’’Sampai Makassar.’’ Setiap kita rapat koordinasi saya bilang, kau siaran langsung.!’’

Berapa lama mempelajari hingga ditemukan formula itu?

Itu satu tahun. Pertama memang agak repot. Tapi itu harus saya lakukan. Saya juga dikritik dewan, tapi saya tutup mata, tutup telinga. Selama ini yang jadi penyakit, dinas melobi ke dewan. Atau dewan melobi ke dinas, supaya dimasukkan proyek ini. Saya wanti-wanti dewan. Saya bilang, saya akan berhadapan dengan dewan kalau mengakomodir sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita gariskan dalam satu program, yang kitasebut arah kebijakan. Saya tidak akan cairkan uangnya. Boleh dewan persoalkan di akhir tahun. Itu saya buktikan. Ada sekitar Rp 2 miliar anggaran yang saya tidak cairkan. Programnya tidak jelas.

Berarti tidak jalan?

Jalan. Sudah ada yang jalan tapi saya tidak mau cairkan.

Tidak ada yang keberatan?

Saya memang menunggu keberatan. Baik dari dinas maupun dari pihak ketiga yang merasa mengerjakan. Karena saya akan buktikan, ’’Anda tidak bekerja dengan benar, Anda korup.’’

Jadi anggaran siapa yang dipakai?

Terserah dia. Kalau saya tahan, anggarannya kembali ke daerah, bukan saya ambil. Saya masukkan ke kas daerah.

Apa tidak menemui hambatan?

Banyak. Mungkin dianggap saya tidak tahu apa-apa karena bukan orang birokrat. Tapi setelah saya beri argumentasi yang jelas, mereka akhirnya berpikir, ini bupati kuasai semua persoalan. Saya memang bukan birokrat tapi saya lawyer banyak perkara-perkara di pemerintahan. Itu yang mereka tidak sadari.

Ada pengaruhnya bagi pejabat daerah?

Ada. Mereka mulai hati-hati dan memberikan fakta yang benar. Kalau sebelumnya, mungkin asal senang. Sekarang tidak bisa lagi. Setiap acara saya live. Saya dialog dengan pemuka agama, saya suruh live.

 Anda kan sebelumnya dikenal sebagai pengacara. Kenapa mau jadi bupati? Bukan kah itu ’penjara’ buat Anda?

Memang betul, saya kehilangan banyak teman. Saya kehilangan kebebasan. Saya gadaikan saya punya kebebasan. Tapi sebenarnya bukan di situ intinya. Setahun sebelum suksesi kepemimpinan (di Sinjai), capek saya didatangi orang.

Ada orang yang Anda dirasakan hilang?

Pertama, waktu saya dengan keluarga berkurang. Beruntung, istri saya seorang dokter yang sudah terbiasa ’hidup’ dengan masyarakat desa, sebab sudah sering bertugas di puskesmas dan rumah sakit daerah. Dialah yang selalu memotivasi saya, bahwa perjuangan dan pengabdian kepada masyarakat tak selalu harus melalui jalur hukum. Saya juga kehilangan teman-teman, karena ada protokoler yang membatasi. Saya ini orangnya seenaknya kan? Mau makan di pinggir jalan oke. Sekarang tidak bisa.

 Bagaimana setelah di dalam pemerintahan?

Setelah saya di dalam, saya harus buktikan. Karena, pertama harapan masyarakat terhadap saya begitu besar. Setelah terpilih saya harus buktikan bahwa saya harus berbuat sesuatu. Masyarakat mengharapkan saya sebagai putra daerah. Saya juga sadari harapan itu terlalu melambung. Pelan-pelan saya harus sadarkan bahwa tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu seperti membalik telapan tangan.

Pengalaman apa yang diperoleh selama berkunjung ke desa-desa?

Saya mengetahui potensi masyarakat. Potensi daerah cukup, tapi ternyata masyarakatnya miskin. Itu yang membuat saya terenyuh. Itu yang harus dibenahi.

Praktis tidak bekerja di profesi lama?

Menurut undang-undang, saya harus cuti. Makanya waktu marak kasus korupsi di DPR, saya coba buka UU Pemerintahan Daerah. Seandainya bisa cuti, saya cuti. Saya bela perkara dulu. Banyak yang saya dapat kalau saya bela perkara. Tapi tidak bisa, maksimal 3 bulan. Itu penyidikan tidak selesai.

Ada yang bisa dimanfaatkan dalam pemerintahan dari pengalaman sebagai pengacara?

Banyak, banyak. Mengenal orang, mengenal masyarakat. Dulu kan saya di LBH (Lembaga Bantuan Hukum), saya tahu masyarakat kecil, masyarakat menengah seperti apa, yang have seperti bagaimana. Itu yang saya terapkan. Bagaimana pandangan masyarakat marginal, menengah, the have saya tahu.

Sebenarnya, berapa sih PAD Sinjai?

Di Sulsel, tidak di atas, tidak juga terlalu di bawah. PAD murninya, tahun ini Rp 13 miliar. Saya coba tingkatkan tahun 2005, Rp 25 miliar.

Cukup?
Harus cukup, asal semua diperhitungkan dengan seksama dan transparan.

Rudi membangun daerahnya dengan apa yang disebutnya sebagai tiga pilar utama. Yakni pendidikan, agama, dan kesehatan. Katanya, kalau membangun suatu generasi, daerah, atau negara, yang paling utama pendidikan. Karena ini menjadi pilar dasar. Kalau pilar dasar ini hancur dan tidak terbangun, tidak akan jalan. Generasi akan hancur, atau negara ini akan rusak, dan daerah juga akan rusak. Itu yang saya lihat selama ini, sehingga ini yang harus dibangun.

Kedua, kemiskinan bisa menyebabkan orang jadi bodoh. Dan karena kebodohan bisa menyebabkan tingkat kriminalitas meningkat. Jadi meski kaya (harta) tapi dia miskin (ilmu) sama juga. Sehingga perlu dikaji supaya kalau punya modal, dengan ilmu yang dia miliki, dia mampu mengolah modal itu sehingga bisa menyerap tenaga kerja, membantu sesama dengan akidah Islam yang ada. Ini bisa mengembangkan sektor-sektor lain.

Ketiga, kalau dia tidak sehat, sama juga, jadi tidak produktif. Kesehatan ini kan bukan hanya fisik, tapi jiwa juga. Jadi sebenarnya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Ini yang kita coba bangun, landasannya kita perkokoh.

Kenapa baru sampai SMP yang bisa dibebaskan, SMA tidak?

Mudah-mudahan kalau perkembangan ekonomi 2005 ini bisa kita capai, Insya Allah. Mungkin 2006 kita mencapai pada tingkat situ.

Ngomong-ngomong, dengan kesibukan yang padat, bagaimana perhatian kepada anak-anak?
Apa boleh buat, risiko bisa terima seperti itu. Mereka (kedua anaknya yang kini kuliah di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta) bisa memahami. Meski salah seorang anak saya bilang, ’’Saya tidak ngaruh papi jadi bupati.’’ Tidak punya kebanggaan. Saya maklumi
karena dia hidup di kota besar, bergaul dengan banyak orang.

Masih sempat melakukan kegemaran lama?

Kalau ada waktu luang, saya mengutak-atik mobil. Itu kegemaran saya sejak lama. (bur)

* Catatan: Artikel ini telah dimuat di Harian Umum REPUBLIKA dengan judul “Harapan Masyarakat Harus Dibuktikan” pada edisi Minggu, 20 Februari 2005. Tulisan ini juga dikutip dari buku ADVOKAT JADI BIROKRAT Jejak Langkah Andi Rudiyanto Asapa yang ditulis oleh wartawan senior Burhanuddin Bella.

This entry was posted in Jejak Langkah, Pandangan, Rekam Media and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s