Membebaskan Biaya Sekolah dengan Efisiensi

Orang tua siswa SD dan SMP di Sinjai — salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan — kini tidak lagi mesti memijit kepala, memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya. Sejak Agustus lalu, pemerintah daerah ini membuat kebijakan, membebaskan semua siswa dari segala beban biaya. Para anak didik pun tak perlu lagi merengek minta dibelikan buku paket — hal yang selama ini banyak dikeluhkan karena dirasa memberatkan kocek orang tua. Bahkan, semua biaya untuk aktivitas di sekolah, seperti uang les atau uang Pramuka, ditiadakan.

Adalah Andi Rudiyanto Asapa SH yang mengambil langkah terobosan itu. Sebagai bupati, dia menginginkan, pendidikan di daerah yang dipimpinnya berkembang, tidak dihambat oleh masalah klasik: biaya. Anak didik harus bisa belajar dengan baik, guru selaiknya mengajar dengan tenang. Maka, kesejahteraan pendidik ikut ditingkatkan. Bila sebelumnya guru diberikan Rp 75.000 per triwulan, kini menjadi Rp 150.000 per bulan. Itu di luar gaji. ’’Istilahnya uang berdiri,’’ dia menuturkan.

Bagaimana menyiasati anggaran daerah yang terbatas untuk membebaskan semua anak didik dari segala biaya pendidikan? Rudiyanto mengutarakan kiatnya. Dia bilang, ’’Kuncinya pada efisiensi dan mencegah terjadinya kebocoran.’’ Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni yang terbatas, toh dia bisa menyisihkan anggaran tidak kurang dari Rp 3 miliar per tahun untuk pendidikan. Belum lagi sekitar Rp 2 miliar per tahun diberikan untuk membebaskan masyarakat dari biaya pengobatan, mulai pemeriksaan dokter sampai rawat inap.

Dia mengakui, untuk membebaskan anak didik dari biaya pendidikan, bukan tanpa hambatan? Saat rencana itu diutarakan, banyak kalangan yang keberatan. Tidak hanya kepala dinas pendidikan, tapi juga dari guru dan kepala sekolah, Komite Sekolah, sampai Dewan Pendidikan. Alasannya, masih banyak orang tua yang mampu dan sekolah membutuhkan biaya.

 Alasan itu tidak membuat dia menyurutkan langkah. Setelah menghitung anggaran daerah yang ada, dia yakin, membebaskan biaya kepada semua siswa SD dan SMP masih memungkinkan dilakukan. Tak hanya itu. dia juga masih bisa memberikan 100 buah sepeda motor untuk kendaraan operasional guru, terutama yang mengajar di daerah terpencil. ’’Sekarang guru termotivasi. Biar di ujung kampung tetap pergi,’’ tuturnya. Ke depan, dia merencanakan memberi beasiswa kepada guru berprestasi untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Rudiyanto bisa memahami kondisi guru setelah melakukan dialog secara terbuka. Sekali waktu, dia memanggil semua guru di daerahnya. Para pendidik itu diminta bicara apa adanya, mengungkapkan persoalan berdasarkan yang mereka hadapi. Persoalan yang terungkap menjadi pijakan untuk mencarikan alternatif pemecahan. Tidak jarang, dia menyambangi para guru dan mengungjungi sekolah-sekolah sampai di kampung-kampung.

Sejatinya, Rudiyanto bukan berangkat dari latar belakang birokrat. Tapi sebelum menjadi bupati Sinjai, Juli 2003, lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini memang sudah kerap berhubungan dengan masyarakat, tak terkecuali kaum marginal. Dia lebih dikenal sebagai pengacara dan pernah menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Pengalaman di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dirasakan menjadi bekal yang amat berharga dalam menata program ketika dipercayakan menjabat bupati Sinjai. ’’Tiga bulan pertama orientasi lapangan. Setelah tahu ’penyakitnya’, baru dibedah,’’ tuturnya. Tak sampai enam bulan, hampir semua desa-desa terpencil di wilayahnya sudah dia masuki. Tidak jarang, kunjungan itu membuat masyarakat terharu karena hal serupa tak pernah dirasakan sebelumnya. ’’Sampai-sampai ada yang menyambut dengan cara adat.’’

Rudiyanto membuat program dengan memprioritaskan pada tiga pilar pokok: agama, kesehatan, dan pendidikan. Dengan tiga pilar ini, dibentuk forum bersama untuk memberantas KKN (kolusi, kurupsi, dan nepotisme). Melibatkan Bawasda, Kepolisian, dan Kejaksaan, forum membentuk dua komisi: investigasi dan penyelesaian masalah. Forum ini, katanya, sudah berhasil mengembalikan lebih dari 50 persen penyimpangan yang dilaporkan BPKP bernilai hampir Rp 2 miliar.

Mengapa tiga pilar pokok yang menjadi perhatian? Rudiyanto menuturkan, dengan mengamalkan ajaran agama, bisa membuat mental masyarakat jadi baik sehingga dapat mencegah upaya penyimpangan. Karena itu, selain memperbaiki masjid, dia menyisihkan anggaran masing-masing Rp 50.000 per bulan kepada sekitar 600 guru mengaji. Bantuan dalam jumlah yang sama diberikan kepada setiap imam masjid.

Akan halnya kesehatan, dia menuturkan, bila masyarakat sehat akan memperlancar melakukan aktivitas sehari-hari sehingga bisa lebih produktif. Pendidikan menjadi jembatan untuk mengubah hidup, menggapai masa depan yang lebih baik. Nah, setelah membebaskan semua beban biaya pendidikan kepada siswa SD dan SMP, kini Rudiyanto bersiap-siap melangkah lebih jauh lagi. Dia berniat menyisir ke kampung-kampung, mencari anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

Rupanya, terobosan yang ia lakukan di bidang pendidikan itu tak hanya melegakan orang tua siswa. Diam-diam, upaya itu dilirik oleh daerah lain. Dia menuturkan, ’’Ada Pemda tingkat II di Kalimantan yang mau studi banding ke Sinjai.’ (bur)

* Catatan: Artikel ini telah dimuat di Harian Umum REPUBLIKA dengan judul yang sama (Membebaskan Biaya Sekolah dengan Efisiensi) pada edisi Jumat 10 Desember 2004. Tulisan ini pun dikutip dari buku ADVOKAT JADI BIROKRAT Jejak Langkah Andi Rudiyanto Asapa yang ditulis oleh wartawan senior Burhanuddin Bella.

This entry was posted in Jejak Langkah, Pandangan, Rekam Media and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s