Melangkah dengan Tiga Pilar

Saya mengenal Andi Rudiyanto Asapa sebelum beralih profesi dari advokat menjadi birokrat. Rudiyanto, dalam banyangan saya, adalah sosok yang senantiasa mengenakan jubah hitam, berada di ruang-ruang sidang pengadilan. Bayangan itu masih melekat dalam ingatan. Saya lebih mengenal Rudiyanto yang advokat daripada Rudiyanto yang birokrat.

Rudiyanto menjabat Bupati Sinjai tahun 2003 ketika saya memilih bekerja di Jakarta. Di Makassar, kota tempat kami bersentuhan sebelumnya, kantor Rudiyanto di Jalan Andi Mappanyukki menjadi tempat persinggahan teman-teman wartawan. Kantor pengacara itu menjadi kantor kedua, terutama koresponden media yang terbit di Jakarta. Komputer dan faksmile seakan milik bersama, dipakai bergantian.

Mobilitas jurnalis yang tinggi memungkinkan di tempat ini padat oleh lalu lintas informasi. Meminta tanggapan Rudiyanto atas sebuah kasus sudah sebuah kelasiman. Tidak jarang komentar yang disampaikan dengan bercanda atas kasus serius pun dikutip dalam tubuh berita, tetapi ia jarang keberatan.

Kantor pengacara tak ubahnya kantor redaksi sebuah penerbitan. Ada diskusi atas peristiwa, ada canda atas ulah pejabat yang berprilaku berlebihan. Rudiyanto lebih serius terlibat pembicaraan dalam kasus-kasus yang dipandang merugikan masyarakat marginal. Keseriusan itu biasanya berujung pada pembelaan. Dari sisi ini, saya lebih mengenal Rudiyanto sebagai sosok seorang aktivis LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang membela masyarakat termarginalkan daripada seorang birokrat.

Perjalanan waktu membawa jalan hidup menikung. Profesi advokat ia tinggalkan setelah menjabat Bupati Sinjai, sebuah kabupaten berjarak sekitar 200 kilometer dari Makassar, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dia memimpin kabupaten ini dua periode, 2003-2013. Buku ini disusun setahun menjelang masa itu berakhir.

Saya memperoleh kesempatan wawancara setahun setelah ia mejabat bupati. Rudiyanto tidak menyangkali telah kehilangan kebebasan setelah menjadi birokrat. Dia menyebut telah menggadaikan kebebasan itu. “Tapi sebenarnya bukan di situ intinya. Setahun sebelum suksesi kepemimpinan (di Sinjai), capek saya didatangi banyak orang,” ucapnya kala itu.

Dia menyadari waktu bersama keluarga berkurang. Akan tetapi dia mengaku merasa beruntung, isterinya, dr Felicitas Tallulembang R Asapa, dokter yang sudah terbiasa hidup dengan masyarakat desa di Puskermas. “Dialah yang selalu memotivasi saya bahwa perjuangan dan pengabdian kepada masyarakat tak selalu harus melalui jalur hukum (lihat: Harapan Masyarakat harus Dibuktikan — Republika, Minggu, 20 Februari 2005).

Toh, pengalaman bersentuhan dengan masyarakat marginal saat menjadi pengacara dan direktur LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Makassar menjadi modal yang berharga dalam menjalankan pemerintahan. Pengalaman itu memudahkan langkahnya membuktikan apa yang disebutnya sebagai harapan masyarakat itu.

Dia menanam tiga pilar sebagai pondasi dalam mengimplementasikan program kerja: pendidikan, agama, dan kesehatan. Rudiyanto berpandangan, pendidikan sangat penting untuk membangun generasi yang lebih baik. Pendidikan yang baik memungkinkan sebuah generasi berjalanan dengan kepala tegak, mampu menjawab era yang terus berkembang.

Pendidikan menjadi batu loncatan untuk mengubah hidup. Kemiskinan, dalam pandangan Rudiyanto, bisa membuat orang menjadi bodoh. Kebodohan bisa menyebabkan tingkat kriminalitas meningkat. Kaya harta tak akan banyak artinya kalau miskin ilmu. Dengan ilmu masyarakat akan lebih cerdas mengelola keuangan, meningkatkan nilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja, minimal untuk diri sendiri.

Pendidikan saja tidak cukup. Masyarakat berilmu yang dibangun dari landasan agama yang baik akan membawa pemanfaatan ilmu menjadi lebih baik pula. Keduanya menjadi lebih berarti di dalam jiwa dan raga yang sehat. Pemikiran itulah yang mendasari lahirnya konsep tiga pilar pembangunan dalam satu kesatuan.

Itu dia buktikan. Setahun menjabat bupati, semua siswa di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibebaskan dari biaya pendidikan. Tak hanya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibebaskan, tapi semua jenis biaya untuk aktivitas sekolah. Kesejahteraan guru ditingkatkan. Ada tambahan penghasilan di luar gaji tetap yang diberikan tiap bulan kepada pendidik.

Ini sebuah terobosan berani di tengah Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai yang tergolong kecil. Di saat banyak pemerintah daerah mendengung-dengungkan wacana pendidikan gratis, Rudiyanto sudah melangkah lebih dulu. Kala itu, 2004, anggaran yang disediakan untuk mensubsidi pendidikan tidak kurang dari Rp 3 miliar. “Kuncinya pada efisiensi dan mencegah terjadinya kebocoran,” dia mengungkapkan kiatnya dalam sebuah kesempatan wawancara di Jakarta (lihat: Membebaskan Biaya Sekolah dengan Efisiensi – Republika Jumat 20 Desember 2004).

Jalan yang akan dilalui bukan tak ada kerikil? Dia mengakui, saat rencana itu diutarakan, banyak kalangan yang keberatan. Tidak hanya kepala dinas pendidikan, tapi juga guru dan kepala sekolah, sampai Dewan Pendidikan di daerah itu. Alasannya, sekolah masih membutuhkan biaya. Akan tetapi alasan itu tidak menyurutkan niatnya. Setelah menghitung anggaran daerah yang ada, dia yakin, membebaskan biaya pendidikan masih memungkinkan dilakukan. Keyakinan itu yang mendorongnya terus melangkah.

Bagaimana dengan agama? Rudiyanto berpandangan, dengan mengamalkan agama bisa membuat mental masyarakat menjadi lebih baik. Mental yang baik dapat mencegah upaya penyimpangan. Membangun mental generasi sejatinya dimulai dari masjid. Atas dasar itu, selain memperbaiki rumah-rumah  ibadah, angaran disisihkan untuk memberikan honor para guru mengaji setiap bulan. Ia kembali mengambil jalan nekad di saat PAD masih cekak.

Berbeda dengan pendidikan dan agama, Rudiyanto realistis dalam menata sektor kesehatan. Dia sadar, PAD jelas tidak cukup untuk menutupi biaya kesehatan gratis untuk semua masyarakat Sinjai. Akan tetapi dia tidak kehilangan asa. Atas dukungan dr Felicitas, istrinya, dibuat program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Setiap keluarga diminta kesediaan iuran Rp 10 ribu sebulan untuk dana Jamkesda. Iuran untuk masyarakat kurang mampu ditanggung pemerintah daerah. Dana yang terkumpul di kelola oleh lembaga tersendiri dengan melibatkan masyarakat dan LSM. Dengan begitu, masyarakat ikut meringankan beban anggaran pemerintah daerah dalam mewujudkan program kesehatan gratis.

 ****

Perjalanan waktu ternyata melahirkan masalah baru yang luput dari perhatian sebelumnya. Pendidikan gratis yang diterapkan sejak 2004 berimplikasi pada meningkatnya lulusan dalam rentang waktu enam tahun berselang. Tingginya jumlah lulusan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama mengakibatkan daya tampung di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi terbatas.

Fenomena itu dirasakan pada tahun ajaran 2010/2011. Masa itu, Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SLTA) tak lagi mampu menampung lulusan Sekolah Lanjutan Menengah Pertama (SLTP). Banyak lulusan SD yang tak bisa tersalurkan ke jenjang SLTP yang ada di kabupaten ini.

Rudiyanto tak kehilangan akal menghadapi kenyataan itu. Terobosan kembali diambil untuk mengatasinya. Tahun itu dibangun tiga unit sekolah baru jenjang SLTA dan dua unit sekolah baru jenjang SLTP. Kebijakan diambil dengan memberdayakan semua potensi dan stakeholder pendidikan di daerah itu.

“Alhamdulillah, dengan langkah itu kita memastikan semua lulusan SMP yang akan melanjutkan ke SLTA dan semua lulusan SD yang akan melanjutkan ke SLTP telah dapat diterima, tanpa kecuali,” Rudiyanto berucap syukur (lihat: Masalah Baru dari Pendidikan Gratis, Republika, Kamis, 3 Maret 2011).

Terobosan membangun sekolah baru hanya satu dari jejak langkah Rudiyanto dalam rentang waktu hampir sepuluh tahun memimpin daerah itu. Banyak kisah dan cerita yang terukir menyertai langkahnya. Kisah dan cerita itu menjadi pelajaran yang berharga, tak hanya bagi diri tetapi juga untuk perjalanan pembangunan Kabupaten Sinjai ke masa depan. Sayangnya, kisah-kisah itu hanya bertebaran dalam pembicaraan masyarakat di sudut-sudut ruang kantor dan rumah-rumah penduduk kabupaten ini.

Jejak-jejak langkah tercecer itulah yang dihimpun dalam buku ini. Toh, tidak mudah mengumpulkan kisah-kisah yang bertebaran itu. Rudiyanto agaknya lebih cenderung memandang ke depan daripada menengok ke belakang, menelusuri jejak langkahnya yang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat Sinjai. Ia menghindari kesan puji ale, menepuk dada atas berbagai upaya yang sudah dilakukannya.

Tak banyak kisah yang diperoleh darinya. Cerita-cerita dihimpun dari penuturan sejumlah staf Pemerintah Daerah Sinjai – orang-orang yang kerap menyertai langkahnya. Terima kasih kepada semuanya, terutama Reza, Irwan, Dewa, Aminuddin, dan narasumber lainnya yang bersedia berbagi cerita.

Cerita dari jejak-jejak langkah Rudiyanto selama menjabat Bupati Sinjai yang terhimpun dalam buku ini mengembalikan bayangan ke masa ketika ia masih berkantor di Jalan Andi Mappanyukki Makassar. Kepeduliannya kepada masyarakat yang termarginalkan tidak berubah. Kakinya ringan melangkah, tangannya enteng terulur. Prilaku advokat dan aktivis LSM ikut mewarnai kebijakan sebagai seorang birokrat.  

* Catatan: Tulisan ini dikutip dari buku ADVOKAT JADI BIROKRAT Jejak Langkah Andi Rudiyanto Asapa yang ditulis oleh wartawan senior Burhanuddin Bella.

This entry was posted in Jejak Langkah, Pandangan and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s