Masalah Baru dari Pendidikan Gratis

Pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SLTA yang diterapkan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, sejak 2004 menimbulkan masalah baru. Angka partisipasi pendidikan dan angka melanjutkan sekolah yang terus meningkat membuat daya tampung menjadi rumit.

Peningkatan itu kian terasa karena Bupati Sinjai, Andi Rudiyanto Asapa, tak ingin anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak memperoleh kesempatan bersekolah. Dia selalu mengingatkan, Jangan ada diskriminasi warga masyarakat yang ingin mendapatkan pendidikan.”

Semua anak usia sekolah, kata dia, wajib bersekolah. Tidak apa-apa bersekolah tanpa baju seragam maupun alas kaki, sebab itu bukan tujuan utama. Seluruh warga negara berhak
mendapatkan pendidikan. Itu diatur dalam undang-undang,” tuturnya pada sebuah kesempatan.

Kebijakan itu menuai ternyata masalah baru. Tahun ajaran 2010/2011, misalnya, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang tersedia tak mampu lagi menampung lulusan SLTP (sekolah lanjutan tingkat pertama). Banyak lulusan sekolah dasar (SD) tak bisa tersalurkan ke jenjang SLTP yang ada di kabupaten ini.

Apa boleh buat, pemerintah daerah setempat perlu membuat terobosan mengatasinya. Langkah cepat diambil. Dengan berbagai upaya, awal tahun ajaran itu dibangun tiga unit sekolah baru jenjang SLTA dan dua unit sekolah baru jenjang SLTP.

Alhamdulillah, dengan langkah ini, kita memastikan semua lulusan SMP yang akan melanjutkan ke SLTA dan semua lulusan SD yang akan melanjutkan ke SLTP telah dapat diterima, tanpa kecuali,” ia berucap syukur.

Saat bersamaan, mutu pendidikan di kabupaten berjarak sekitar 200 km dari Kota Makassar ini, terus ditingkatkan. Jika tahun lalu telah disiapkan buku gratis dari e-book, tahun ini tengah dirintis terwujudnya pendidikan berbasis teknologi informasi.

Akhir 2011 ditargetkan sebanyak 242 SD, 37 SMP, dan 18 SMA/ SMK atau 70 persen dari seluruh sekolah di Sinjai telah mendapat akses internet. Untuk menjaga keamanan berselanjar di dunia maya, situs porno di internet masing-masing sekolah diblokir.

Ketersediaan jaringan internet, jelas Rudiyanto, akan membantu guru dan siswa mendapatkan informasi, bahan belajar, dan bahan ajar yang diperlukan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Selain itu, pengembangan perpustakaan dilanjutkan, tidak hanya membuka layanan hingga pukul 23.00, tapi juga memberikan bantuan buku kepada 24 perpustakaan desa. Akhir 2013 diharapkan semua desa telah memiliki perpustakaan yang menjadi sumber ilmu pengetahuan dan bacaan warga desa.

Apa kunci dari semua itu? Rudiyanto buka kartu. Dia bilang, Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan semua potensi dan stakeholder pendidikan.” Pelibatan itu dilakukan dengan memberikan peran, fungsi, dan tanggung jawab kepada semua stakeholder agar dapat mencapai kinerja terbaiknya, terutama dalam meningkatkan mutu.

Dengan begitu, tak hanya masalah baru yang muncul dalam kebijakan pendidikan gratis bisa diatasi, tapi juga terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan. (bur)

* Catatan: Artikel ini telah dimuat di Harian Umum REPUBLIKA dengan judul “Masalah Baru dari Pendidikan Gratis” pada edisi Kamis, 03 Maret 2011. Tulisan ini juga dikutip dari buku ADVOKAT JADI BIROKRAT Jejak Langkah Andi Rudiyanto Asapa yang ditulis oleh wartawan senior Burhanuddin Bella.

This entry was posted in Jejak Langkah, Pandangan, Rekam Media and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s